PHK Karena Kesalahan Berat (2)

Dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158 disebutkan bahwa karyawan yang melakukan kesalahan berat (berjudi, mabuk, penganiayaan, dll.) dapat di PHK tanpa melalui proses PHI.

Banyak Peraturan Perusahaan (PP) maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengadopsi pasal tersebut.

Melalui website ini akan disajikan beberapa artikel tentang hal ini untuk memberikan pemahaman kepada kita semua agar perusahaan kita tidak sampai terjebak dalam masalah kasus hukum yang berlaku. Yang kedua adalah dari kiriman Novansyah Siregar, Advocat, melalui linkedin.

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA KESALAHAN BERAT

Novansyah Siregar

Novansyah Siregar

Advocate

14 artikel

 

 

1.     Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut:

Pasal 158

(1)  Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:

a.      melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;

b.     memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;

c.      mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;

d.     melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;

e.      menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;

f.      membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

g.     dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;

h.     dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;

i.       membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau

j.       melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

(2)  Kesalahan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:

a.      pekerja/buruh tertangkap tangan;

b.     ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau

c.      bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

(3)  Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagai dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4).

(4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

2.      Ketentuan Pasal 158 UUK yang mengatur mengenai PHK karena kesalahan berat telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004;

3.     Bahwa atas Putusan MK No. 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tersebut, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Surat Edaran Menakeretrans Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tertanggal 7 Januari 2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur sebagai berikut:

a.      Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khusus Pasal 158 ;Pasal 159 ; Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenal anak kalimat “….bukan atas pengaduan pengusaha “;Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat “…Pasal 158 ayat (1) …”; Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat ….Pasal 158 ayat (1) … ” Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat “…Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) …. ” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.,

b.     Sehubungan dengan hal resebut butir 1 maka Pasal-pasal Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar / acuan dalam penyelesaian hubungan industrial.

c.      Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan 2 di atas, maka penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

i.  Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat ( eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

ii. Apabila pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib dan pekerja/ buruh tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya maka berlaku ketentuan Pasal 160 Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003.

d.  Dalam hal terdapat ” alasan mendesak ” yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Berdasarkan SE Menakertrans tersebut, PHK karena kesalahan berat (ex Pasal 158 UU Ketenagakerjaan) dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4.     Bahwa Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dalam halaman 3 bagian Perdata Khusus huruf d menyatakan :

“ d. Dalam hal terjadi PHK terhadap pekerja/buruh karena alasan melakukan kesalahan berat ex Pasal 158 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketanagakerjaan (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004), maka PHK dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap (BHT).”

5.     Bahwa beberapa putusan pengadilan dalam pertimbangannya sejalan dengan SEMA No. 3/2015 dimana PHK dapat dilakukan tanpa menunggu putusan pidana BHT, antara lain sebagai berikut:

a.      Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor 12 /Pdt .Sus ­PHI / 2017/ PN.Bdg dimana dalam pertimbangannya halaman 35 dan 36 putusannya, dengan merujuk SEMA No. 3 Tahun 2015, PHI Bandung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHK dengan alasan pelanggaran berat yang diatur oleh PKB walaupun belum ada putusan pidana berkekuatan hukum tetap.

b.     Putusan Mahkamah Agung Nomor 900 K/Pdt.Sus-PHI/2016 halaman 36:

“ Bahwa namun demikian Judex Facti salah dalam mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003 karena Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanyalah melarang pengusaha untuk langsung melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan melalui pengadilan yang fair tanpa harus menunggu putusan pengadilan pidana. Surat Edaran Menakertrans Nomor SE- 13/MEN/SJ-HK/I/2005 yang mengharuskan adanya putusan pidana terlebih dahulu tidak dapat dijadikan dasar hukum karena Surat Edaran tersebut tidak termasuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, melainkan hanyalah pendapat-pendapat hukum menteri saja;”

6.     Bahwa kedua putusan terkait PHK karena alasan berat tersebut (Putusan PHI Bandung dan Putusan MA) hanyalah sebagian kecil dari seluruh putusan mengenai PHK karena kesalahan berat.

Demikian ulasan singkat mengenai PHK karena kesalahan berat.

Terima kasih,

novan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *